Percepatan Pembangunan Kualitas Manusia dengan Gerakan Berbagi Nasional – Compassionate Relief Effect

Pernah suatu waktu saya bertanya kepada seorang anak kecil :
 

Saya: kalau kamu jatuh sakit, kamu kamu tidak ? Anak kecil : tentu tidak kak Saya: kalw kamu putus sekolah, gimana? Anak kecil : gak mau juga, pendidikan itu sangat penting kak Saya: terakhir, kalau kamu jatuh miskin..gimana ? Anak kecil : gak mau kak, pokoknya jangan sampai. Kalau miskin, aku kan gak bisa berangkat haji.

Sakit, putus sekolah, buta hurup dan miskin merupakan mimpi buruk bagi setiap orang. Bukan hanya orang dewasa, anak kecil pun paham benar dengan akibat yang akan ditimbulkan dari hal-hal diatas. Kita yakini bersama bahwa manusia memiliki tiga kebutuhan yang paling mendasar, yaitu kesehatan, pendidikan dan terkahir ekonomi.

Pertama, kesehatan. Manusia berjuang dan hidup untuk mendapatkan kesempatan harapan hidup yang panjang. Pernahkah kita mendengar atau melihat seseorang yang menginginkan umurnya hanya seumur jagung. Nampaknya tidak pernah, bahkan mungkin saya rasa tidak pernah ada. Semua orang sepakat bahwa umur yang paling ideal adalah umur yang panjang. Mari kita cermati lagu ini :

Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia... Serta mulia, serta mulia.

Bahkan dalam setiap kesempatan, doa yang kita panjatkan kepada Tuhan adalah permintaan untuk memiliki umur yang panjang, sehat jasmani dan rohani. Banyak hal-hal besar yang dapat ditoreh bilamana kita memiliki kesehatan yang prima dan umur yang panjang.

Kedua, pendidikan. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya (sumber). Sedangkan pengertian pendidikan menurut UU No.23 Tahun 2003 adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara (sumber). Bila ditinjau menurut UU No. 2 Tahun 1989, bahwa tujuan diselenggarakannya pendidikan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan ketrampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantab dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan (sumber). Pendiikan merupakan hal yang paling penting. Secara lahiriah, pendidikanlah yang mampu mengubah manusia menjadi arif dan beradab. 

Ketiga, ekonomi. kemampuan ekonomi secara finansial memungkinkan seseorang untuk dapat mengkonsumsi tiga hal dasar utama. Yaitu sandang, pangan dan papan. Untuk sebagaian kalangan, kemampuan ekonomi secara finansial menjadi harkat dan martabak tersendiri.

Negara sebagai otoritas kebijakan, memiliki tugas untuk menjamin seluruh rakyatnya mendapatkan semua kebutuhan dasar manusia secara adil dan merata. Kemudian, bagaimana dengan Indonesia ? Sudahkah pemerintah memberikan jaminan kesehatan, pendidikan dan ekonomi kepada seluruh rakyat Indonesia. Untuk menjawabnya, kita highlight sejenak beberapa fakta berita berikut :

Judul Berita	Baca Berita
Pendidikan
Pendidikan di Indonesia Sedang Sakit ( Republika )	Baca
Ratusan Kabupaten/kota di Indonesia Kekurangan Guru SD dan SMP (Jurnas)	Baca
19 Persen Bangunan Sekolah di Indonesia Dalam Keadaan yang Rusak (Pekalongan Kota)	Baca
Mahalnya Biaya Pendidikan di Negeri Ini	Baca
Wajah Sistem Pendidikan Indonesia	Baca
Ini Modus Favorit Penyelewangan Dana Pendidikan di Indonesia	Baca
Kesehatan
Indonesia Hadapi Beban Ganda Gizi (IPB)	Baca
Gizi Buruk Mengancam Stabilitas Negara (Kompasiana)	Baca
Penyebab Tingginya Angka Kematian Ibu dan Bayi (Menkokesra)	Baca
Indonesia Masih Kekurangan 12.000.000 Dokter	Baca
Angka Harapan Hidup Wanita Indonesia Tinggi, Namun Tingkat Pendidikan Rendah (Detik)	Baca
Indonesia Kekurangan 1.294 Puskesmas	Baca
Kemiskinan
Meski Turun, Angka Pengangguran di Indonesia Masih Tinggi	Baca
Menkokesra Akui Sulit Tekan Angka Kemiskinan	Baca
Pemerintah Gagal Pangkas Kemiskinan	Baca
BPS Akui Kemiskinan di Indonesia Semakin Dalam dan Parah	Baca
Ketimpangan Pendapatan Warga Indonesia Disinyalir Lebih Rendah Dari Negara Tetangga	Baca
Pemerintah Proyeksi Rasio Gini Tahun 2014 Menurun	Baca

Fakta-fakta diatas berimplikasi nyata terhadap rendahnya kualitas pembangunan manusia di Indonesia. Kita tidak bisa menutup mata bilamana masih banyak anak-anak negeri ini "rela" putus sekolah bahkan ada yang tidak mampu mengenyam pendidikan dikarenakan oleh kelalaian pemerintah daerah maupun pusat. Dari catatan UNDP tahun 2012 (sumber), Indonesia menduduki posisi ke 121 dari 187 negara di dunia dalam hal kualitas pembangunan manusia. Indonesia tertinggal jauh dengan lima Negara Asean lain seperti Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia,Thailand dan Philipina.

Sumber : UNDP 2012 – Data Diolah

Selain itu catatan buruk indonesia dapat dilihat dari koefisien gini tahun 2012 yang berada pada 0,41 (sumber) yang artinya bahwa disparitas pendapatan antar penduduk masih sangat tinggi. Boleh jadi ini terjadi karena faktor-faktor produksi hanya terjadi di kota-kota besar. Sehingga velositas uang hanya berputar di daerah tertentu saja. Otonomi daerah yang sudah lama berjalan nyatanya belum memberikan bukti yang nyata dapat mengurangi disparitas pendapatan masyarakat. Bahkan pajak dan subsidi sebagai variabel solusi dari kurva lorenz tidak mampu memberikan banyak pengaruh pada permasalahan ini. Bukan tanpa sebab, banyak uang pajak dan subsidi yang mengalir "tidak pada tempatnya" alias mengalir ke kantong-kantong para oknum pejabat pemerintahan.  

Sumber: Kementrian Keuangan Republik Indonesia

Kebutuhan belanja Indonesia tahun ini cukup besar yaitu Rp 1.842,5 T. Sedangkan proyeksi pendapatan hanya mampu mencapai Rp 1.667,1 T. Maka lagi-lagi untuk menutup defisit anggaran, pemerintah menggunakan kebijakan hutang yang didapatkan dari sektor SBN serta pinjaman lainnya dengan total sebesar Rp 250,9 T. Dengan melihat data keuangan tersebut kita bisa memastikan bahwa Indonesia masih berkutat pada perbaikan ekonomi Negara dan masih belum fokus pada pembangunan manusia seutuhnya. Diakui atau tidak, anggaran pendidikan hanya mendapat jatah 80,7 T kalah dengan anggaran untuk pertahanan dan pekerjaan umum. Sedangkan anggaran kesehatan mendapatkan porsi 46,5 T. 

Kita membutuhkan percepatan dalam pembangunan manusia ini. Ibaratnya, bilamana mengemudi kendaraan dari Bandung-Jakarta, maka kendaraan harus dibawa dengan kecepatan minimal 80-90 km/jam, bukan 10-20 km/jam. Selain itu juga kendaraan yang dipakai benar-benar harus memenuhi spesifikasi medan seberat apapun. Bilamana kemampuan pemerintah dalam melakukan pembangunan manusia mengalami kendala, lalu apa solusi konkrit agar percepatan kualitas manusia Indonesia ini bisa terealisasi dengan nyata, bukan hanya diskusi kosong diatas meja. 

Pertama, Transparansi Anggaran dan Penggunaannya Harus Setepat Mungkin. Banyak anggaran belanja pemerintah yang bengkak tanpa jelas statusnya. Ini tidak bisa dipungkiri, karena hingga saat ini pengelolaan keuangan nasional masih belum benar-benar transparan. Misal, untuk anggaran sekolah yang kita sebut dengan dana BOS ternyata masih terjadi banyak penyelewengan anggaran di lapangan. Berikut highlight beberapa kasus penyelewengan dana BOS. 

Judul Berita	Baca Berita
Skandal Dana BOS	Baca
80% Daerha Belum Laporkan Pengelolaan Dana BOS	Baca
Pengelolaan Dana BOS Tidak Transparan	Baca
Sulitnya Tekan Penyelewengan Dana BOS	Baca
Penyelewengan Dana BOS Madrasah di Tanjabbar Diusut	Baca
Oknum Kepala Sekolah Diduga Gunakan Dana BOS Untuk Keperluan Pribadi	Baca
Korupsi Dana BOS, Kepala Sekolah SD Dipolisikan	Baca
Kepala Sekolah Tersandung Dana BOS	Baca

Di kalangan tenaga kerja pemerintahan, sudah biasa mendengar kata mark up anggaran atau “jatah” atau “ongkos lelah” untuk setiap dana yang masuk ke pos-pos kantor pemerintahan. Walaupun upaya reformasi birokrasi (Perpres Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010 – 2014) sudah disahkan DPR dan Pemerintah Pusat namun pada faktanya penyelewengan anggaran di lapangan masih banyak terjadi. Otomatis, anggaran yang seharusnya membantu masyarakat ekonomi menengah ke bawah sudah habis di tingkat pemerintahan. Nampaknya  yang paling penting bukan hanya perbaikan pengelolaan dana/anggaran pemerintah se-transparan mungkin, melainkan pembangunan karakter para tenaga kerja pemerintahan. Seminimal apapun anggaran yang telah pemerintah anggarkan, bila dikelola seefektif mungkin dan dikelola oleh para aparatur yang berkarakter maka program apapun akan berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. 

Kedua, Gerakan Berbagi Nasional (Compassionate-Relief). Sebagai warga Negara yang baik, selayaknya kita patut untuk ikut serta membangun bangsa menjadi lebih baik. Berkaitan dengan masalah pembangunan kualitas manusia, maka dapatlah kita membantu bangsa dengan berbagai hal, baik itu dengan materi, tenaga dan lainnya. Berbagi bukan hanya akan mendekatkan yang jauh, namun mendekatkan rezeki agar lebih berkah. Dalam kamus bahasa Indonesia, berbagi berarti membagi sesuatu bersama, membagi diri atau bercabang (sumber). Sedangkan menurut bahasa Inggris, berbagi berarti pemakaian secara bersama atas sumber daya atau ruang. Dalam arti sempit merujuk pada sebuah penggabungan penggunaan secara baik alternatif terbatas atau inheren (sumber). 

Jumlah penduduk Indonesia menurut badan pusat statistik adalah 237.641.326 orang (sumber). Andaikan dari sekian jumlah penduduk ada 25% orang yang memiliki kelebihan uang dan mengumpulkan sebagian hartanya 1 juta per orang. Berarti 59.410.332 orang  dikali 1 juta rupiah = 59.410.331.500.000 atau 59 Triliun. Angka yang sangat fantastis. Mari kita berhitung dengan uang sebanyak itu dapat dikonversi menjadi apa saja. 

Indonesia masih membutuhkan lebih dari 1000 bangunan sekolah yang layak pakai. Bila kita berkunjung ke daerah-daerah, banyak sekali sekolah baik SD, SLTP hingga SMU yang bangunannya sudah hampir roboh bahkan tidak layak pakai sama sekali. Maka salah satu prioritas utama dalam gerakan berbagi ini adalah pembangunan sarana dan prasarana pendidikan. Selain itu, Indonesia juga membutuhkan lebih dari 500 bangunan puskesmas dengan fasilitas lengkap dan dengan layanan medis 24 jam. Untuk menunjang aktivitas ekonomi masyarakat menengah ke bawah, maka program terobosansnya adalah pembangunan pasar tradisional. Pasar adalah tempat stategis masyarakat desa untuk melakukan pemutaran uang. Semakin banyak velositas uang, semakin besar peluang masyarakat setempat untuk mendapatkan pendapatan yang lebih layak. Maka dengan dibangunnya sekolah, puskesmas, pasar tradisional diharapkan mampu mengurangi tingginya angka buta hurup, angka kematian ibu dan anak, serta tereduksinya disparitas pendapatan masyarakat. Dengan total prakiraan sumbangan yang mencapai lebih dari 59 triliun maka akan menyisakan dana sekitar 2,8 T. sangat luar biasa kekuatan berbagi. 

Perkiraan dan Proyeksi
No	Konversi	Harga Satuan	Jumlah	Qty	Total Harga
1	Bangunan Sekolah SD	5,000,000,000	100	1	500,000,000,000
2	Jasa Tenaga Pengajar	2,500,000	800	12	24,000,000,000
3	Operasional Sekolah	5,000,000	100	12	6,000,000,000
4	Bangunan Sekolah SLTP	8,000,000,000	60	1	480,000,000,000
5	Jasa Tenaga Pengajar	3,000,000	1,200	12	43,200,000,000
6	Operasional Sekolah	10,000,000	60	12	7,200,000,000
7	Bangunan Sekolah SMU	10,000,000,000	30	1	300,000,000,000
8	Jasa Tenaga Pengajar	3,500,000	1,500	12	63,000,000,000
9	Operasional Sekolah	20,000,000	30	12	7,200,000,000
10	Bangunan Puskesmas	25,000,000,000	40	1	1,000,000,000,000
11	Peralatan Medis	10,000,000,000	40	1	400,000,000,000
12	Jasa Tenaga Medis	5,000,000	400	12	2,000,000,000
13	Pasar Tradisional	15,000,000,000	20	1	300,000,000,000
14	Modal Pembiayaan Mikro	300,000	178,230,994.50	1	53,469,298,350,000
Total					56,601,898,350,000

Catatan:

1. Jasa pengajar SD : 8 tenaga pengajar per sekolah. Dikali 12 bulan
2. Jasa Pengajar SLTP : 20 tenaga pengajar per sekolah. Dikali 12 bulan
3. Jasa Pengajar SMU : 50 tenaga pengajar per sekolah. Dikali 12 bulan
4. Modal pembiayaan mikro : dikali dengan 75 persen sebagian penduduk Indonesia. Mekanisme pembiayaan pembiayaan dilakukan dengan mekenisme koperasi.
5. Dari 59 Triliun, masih bersisa Rp 2,808,433,150,000 atau 2,8 T

Mungkin angka 1 juta masih terlalu tinggi. Mari kita coba untuk menurunkan besaran nominalnya. Kita coba dengan Rp 100.000 per orang. Maka dengan nominal tersebut akan terkumpul uang sebanyak Rp 5.941.033.150.000 atau 5,9 T. Maka berikut proyeksi konversi dana sumbangan tersebut :

Perkiraan dan Proyeksi
No	Konversi	Harga	Jumlah	Qty	Total Harga
1	Bangunan Sekolah SD	5,000,000,000	100	1	500,000,000,000
2	Jasa Tenaga Pengajar	2,500,000	800	12	24,000,000,000
3	Operasional Sekolah	5,000,000	100	12	6,000,000,000
4	Bangunan Sekolah SLTP	8,000,000,000	60	1	480,000,000,000
5	Jasa Tenaga Pengajar	3,000,000	1,200	12	43,200,000,000
6	Operasional Sekolah	10,000,000	60	12	7,200,000,000
7	Bangunan Sekolah SMU	10,000,000,000	30	1	300,000,000,000
8	Jasa Tenaga Pengajar	3,500,000	1,500	12	63,000,000,000
9	Operasional Sekolah	20,000,000	30	12	7,200,000,000
10	Bangunan Puskesmas	25,000,000,000	40	1	1,000,000,000,000
11	Peralatan Medis	10,000,000,000	40	1	400,000,000,000
12	Jasa Tenaga Medis	5,000,000	400	12	2,000,000,000
13	Pasar Tradisional	15,000,000,000	20	1	300,000,000,000
Total					3,132,600,000,000

Tingginya biaya pendidikan di Indonesia mengancam banyak kader anak-anak bangsa putus sekolah. Bahkan dalam catatan UNESCO tahun 2011, Indonesia menempati posisi ke 69 dari 127 Negara dalam hal tinggginya anak putus sekolah (sumber). Maka keprihatinan ini jangan lagi ditunda-tunda. Bila memang pemerintah belum mampu memberikan pelayanan pendidikan yang paripurna untuk masyarakat, maka masyarakat sendiri harus ikut serta membangun bangsa. Pada perkiraan diatas saya hanya menghilangkan item modal pembiayaan mikro yang membutuhkan nominal yang sangat besar. Dengan nominal Rp 3,13 T , Indonesia akan memiliki 100 bangunan sekolah SD, 60 bangunan sekolah SLTP, 30 bangunan sekolah SMU, 30 puskesmas baru dan 20 pasar tradisional. Untuk kalangan menengah ke atas, uang dengan nominal Rp 100.000 hanya cukup untuk makan di restoran satu kali kunjungan saja dan nampaknya sangat ringan bila diikutsertakan dalam gerakan Indonesia berbagi. Bisa kita bayangkan berapa jumlah sekolah baru, puskesmas baru, pasar tradisional yang baru akan terbangun bila gerakan Indonesia berbagi terus digalakan satu tahun sekali. Percepatan pembangunan kualitas manusia yang berkarakter akan benar-benar terealisasi dengan nyata. 

Kekuatan Berbagi (25% dari Total Penduduk Indonesia) - Default
Kekuatan Nominal	Dapat Dikonversi Menjadi
Rp 1.000.000/orang Total = Rp 59,410,331,500,000/59T	100 Bangunan sekolah SD, 60 Bangunan sekolah SLTP, 30 Bangunan SMU, 40 Bangunan puskesmas baru, 20 Pasar Tradisional dan 178,230,994.50 modal usaha. – masih bersisa Rp 2,8 T
Rp 100.000/orang Total = Rp 5,941,033,150,000/5,9T	100 Bangunan sekolah SD, 60 Bangunan sekolah SLTP, 30 Bangunan SMU, 40 Bangunan puskesmas baru, 20 Pasar Tradisional. – masih bersisa Rp 2,8 T
Rp 10.000/orang Total = 594,103,315,000/594 M	100 Bangunan sekolah dasar plus dengan imbal jasa 800 tenaga pengajar selama 1 tahun dan biaya operasional sekolah selama 1 tahun. Masih bersisa – 64 Miliyar.

Dalam dunia korporasi, kita mengenal corporate social responsibility (CSR). Menurut Kohler, CSR berhubungan erat dengan pembangunan yang berkelanjutan, dimana perusahaan dalam melaksanakan aktivitasnya harus mendasarkan keputusannya tidak semata pada pertimbangan ekonomi, namun juga pada pertimbangan sosial dan lingkungan. Dalam arti sempit, CSR ini bisa kita sebut dengan gerakan berbagi ala korporasi. Berbagai program CSR bisa dalam bentuk progam amal, isu-isu sosial dan lingkungan (sumber). Namun sayangnya, karena pengelolaan dana CSR kurang terkontrol oleh pemerintah sehingga pengelolaannya dirasa masih belum tepat. Maksud belum tepat disini adalah terkadang perusahaan hanya menitiberatkan program sosialnya pada daerah-daerah tertentu saja dan boleh jadi hanya daerah-daerah tertentu saja yang hanya mendapatkan suntikan dana CSR. Yang menyedihkan ,banyak dana CSR masuk ke kantong-kantong oknum pejabat. Berikut highlight berita 

Judul Berita	Baca Berita
Dana CSR Diduga Disalahgunakan	Baca
PLTU 2 Banten –Labuan Didemo, Dana CSR Diduga Sarat Penyimpangan	Baca
Hindari Penyelewengan, Dana CSR Pendidikan Diminta Transparan	Baca
PPATK, Dana Bansos dan CSR Rawan Diselewengkan Untuk Parpol	Baca
Begini, Modus Penyelewengan Dana CSR Untuk Politik	Baca
CSR BUMN Rawan Penyelenggaraan	Baca

Kementrian koordinator kesejahteraan rakyat merilis data potensi dana CSR nasional dalam setahun bisa mencapai 20 triliun rupiah (sumber). Namun, selaras dengan catatan kemenkokesra, pengelolaan dana CSR ini masih belum terarah dengan benar. Dengan nominal 20 Triliun/tahun bisa kita bayangkan berapa jumlah sekolah baru, puskesmas dan lainnya yang akan terbangun. Potensi masyarakat sudah terlihat apalagi dengan dana CSR perusahaan, hanya tinggal keseriusan pemerintah saja untuk komit dalam proses pembangunan kualitas manusia secara berkelanjutan. Memang, dengan anggaran APBN yang pas-pasan, Indonesia masih belum mampu untuk fokus pada satu bidang. Seperti yang telah dijelaskan dimuka bahwa Indonesia masih berkutat pada perbaikan infrastruktur ekonomi dan perangkatnya. Dengan anggaran pendidikan yang hanya 17-18% dari total APBN, maka jangan mengharapkan adanya lompatan dan percepatan kualitas pembangunan manusia. Gemas rasanya memang, bila melihat keadaan bangsa yang belum berubah secara signifikan. Sudah bukan saatnya lagi untuk menunggu pemerintah untuk memperbaiki kualitas pendidikan, kesehatan dan ekonomi masyarakat. Saatnya kita untuk bangkit, turun ke lapangan untuk berbagi ilmu, tenaga, fikiran bahkan materi untuk membangun negeri yang lebih bermartabat. Dengan kekuatan berbagi, bukan mustahil akan terjadi lompatan prestasi dalam 5-10 tahun yang akan datang. 

Artikel ini diikutsertakan dalam Lomba Penulisan Blog Putra Sampoerna Foundation dengan mengambil tema dari salah satu pilaf PSF yaitu “Compassionate-Relief” Seluruh tulisan asli karya sendiri dengan merujuk pada sumber-sumber yang terpercaya dan belum pernah diikutsertakan dalam lomba atau publikasi manapun. (Wahyu Heriyawan)

Daftar Sumber Artikel	Situs/Url
United Nations Development Programe	Lihat
Badan Pusat Statistik	Lihat
Altitudes Blog ( Indikator-indikator Pembangunan Manusia)	Lihat
Wikipedia	Lihat
Statistik Terapan	Lihat
Indonesia Berkibar	Lihat
Kemenkokesra	Lihat
Kamus Bahasa Indonesia Online	Lihat
Kementrian Sekretaris Negara	Lihat
Sampoerna Foundation	Lihat