APBN
2013 membengkak, pemerintah kebingungan. Sejak wacana kenaikan BBM diumumkan (
per april 2013 ) pemerintah pun sibuk cari alternatif BBM bersubsidi. Kalau
tidak salah 1 minggu yang lalu ( per 10 april 2013 ) pertamina dan pemerintah
menggodok saru produk BBM yang digadang-gadang menjadi alternatif BBM
bersubsidi. Kalw tak salah namanya RON 90. Menurut informasi, RON 90 merupakan
bahan campuran antara pertamax dan premium. Untuk suksesi produk tersebut,
Pertamina telah menyiapkan “ tong raksasa “ untuk RON 90. Banyak pihak yang
menyangsikan keberhasilan program pemerntah tersebut. Pasalnya, RON 90 malah
akan mendorong para pengguna pertamax beralih ke RON 90. Maka bisa dipastikan
subsidi malah meledak.
Saya
sering bertanya-tanya. Kenapa bangsa ini tidak pernah memiliki pemerintah yang firm.
Masyarakat dibingungkan dengan wacana-wacana. Saya agak tendensi dengan
pemerintah sekarang. Pemerintah kita takut mengambil kebijakan yang tak
populer. Diskusi Metro pagi ini ( 17 april 2013 ), berjudul “ penyegeraan
kenaikan BBM, jangan ditunda lagi”. Apakah penundaan kenaikan harga BBM
merupakan kegetiran pemerintah akan dihujat oleh rakyat.
Beban
APBN 2013 terlalu berat. Porsi subsidi BBM membengkak sejalan dengan
bertambahnya kendaaraan bermotor. Per april saja, pemerintah harus merogoh duit
sebanyak 500 miliar per hari untuk membayar subsidi premium. Padahal kita tau
pemerintah harus menanggung beban harga premium sebesar +/- 4.500 per liter.
Kajian mengenai kenaikan BBM menjadi anomali di Indonesia. Tak seperti Negara
lain, harga BBM lebih rendah dari harga bawang merah, dari harga air.
Selayaknya dengan penekanan harga BBM dapat menekan harga-harga kebutuhan pokok
di Indonesia. Berarti tujuan pemerintah dengan menekan harga BBM untuk dapat
memobilsir pertumbuhan ekonomi telah gagal. Faktanya, BBM “ murah” malah
dinikmati oleh masyarakat menengah ke atas. Regulasi yang tumpang tindih,
punishment yang tidak firm malah mejadi ladang “ main-mainan “ para spekulan.
Ada
2 hal yang menjadi konsen saya disini saat beban BBM sunsidi membengkak. Pertama,
naikkan pajak Negara. Kedua, kurangi APBN dari sektor lainnya. Pertama,
pajak mana lagi yang mau dinaikkan. Beban masyarakat dengan PBB sudah sangat
mencekik. Pengumutan ini malah akan menaikkan inflasi besar-besaran di berbagai
daerah, sehingga kebijakan ini tak memungkinkan. Kedua, atur ulang porsi APBN
sektor-sektor pembangunan bangsa, seperti pendidikan, kesehatan, pembagunan
infrastruktur. Tega sekali pemerintah apabila APBN untk pendidikan dan
kesehatan serta pembangunan infrastruktur sampai dikurangi. Kualitas
pendidikan, kesehatan, serta jalan-jalan yang “kurang gizi” dikurangi lagi
“uang jajannya”. Mau dibawa kemana lagi bangsa ini…
Bila
melihat fakta diatas, maka tak ada waktu lagi bagi pemerintah untuk menunda menaikkan
harga BBM. Jangan biarkan terlalu larut hingga beban menjadi meledak. Masa mau
berhutang ke luar negeri untuk subsidi BBM. wacana kenaikan harga BBM bagi para
pengguna kendaraan mobil pribadi sudah lama dibahas. Karena ternyata total
mobil pribadi di Indonesia cukup fantastis. 2 kebijakan harga BBM khsus untuk
warga menengah ke bawah dan menengah keatas tampaknya cukup bagus untuk
diterapkan. Yang memiliki mobil pribadi asumsikan mereka sangat mampu untuk
membeli BBM tanpa subsidi. Selanjutnya pemerintah harus mengiringinya dengan
perbaikan transportasi umum. Karena tidak menutup kemungkinan, dengan kenaikan
tersebut akan terjadi lonjakan penumpang pada transportasi umum. Tapi kualitas
TU kita cukup memprihatinkan, maka itulah yang menjadi daya dorong masyarakat
untuk memiliki mobil pribadi. Bila transportasi kita memuaskan, sedikit
kemungkinan masyarakat “jajan” mobil pribadi.
0 Comments